PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus MT menggelar audiensi dengan forum para guru sertifikasi. Acara itu berlangsung di lantai III Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Sudirman, Selasa (7/5). Audensi ini terkait polemik penghapusan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 7 tahun 2019 tentang peniadaan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) guru tampaknya tidak akan dipolemikan lagi. Dalam paparannya Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT mengatakan, bahwa ada sekitar 15 ribu guru di Pekanbaru yang membantu Pemerintah di Kota Pekanbaru. Dimana 3.000-an diantaranya guru pns bersertifikasi. ''Lantas apakah dengan membayar sertifikasi kita adil?. terus 12 ribu guru lainnya nasibnya bagaimana,"? tanya Firdaus kepada peserta rapat.

Firdaus juga tak terima jika dirinya disebut tak memperhatikan guru. Ada 12 ribu guru lainya guru mdta, gtt, honor dan guru komite. Pemko juga harus memperhatikan mereka.  ''Tiap guru honor, gtt, komite dan mdta serta guru agama mendapatkan tambahan penghasilan Rp400 ribu sampai Rp 500 ribu perbulan,'' sebut Firdaus. Namun orang nomor satu di Pekanbaru ini berjanji akan menghitung kembali anggaran. ''Jika memang ada, bisa kita bayarkan (tunjangan guru pns bersertifikasi), dengan catataan peningkatan kesejahteraan guru lainnya juga akan dihitung,'' terang Firdaus. Raja Ira seorang perwakilan guru sertifikasi menjelaskan, pihaknya selama ini turun kejalan melakukan aksi untuk mengingatkan Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus MT. ''Mungkin tunjangan kami tercecer, buah menarik perhatian ini, sekarang kita berjumpa dengan walikota,'' ujar Ira. Pihaknya masih berharap Walikota Pekanbaru akan menghitung ulang anggaran. ''Kami harapkan semoga dibayarkan. Dan niat baik pak wali ada,'' harap Ira. Hadir dalam rapat itu, Asisten I Drs Azwan MSi, Kadisdik Pekanbaru H Abdul Jamal Mpd, Kabag Hukum Fardham . Kabag Humas  Mas Irba Sulaiman, serta tanu undangan lainnya. (Hen)